Viyasa Valley Bogor: Grand Amaryllis
Akan segera di pasarkan cluster terbaru hanya 17 unit
viyasa Valley

Jakarta - Kasus Simulator SIM telah membuka mata sebagian dari kita tentang kasus penghindaran pajak atas properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan (18/06/2013) terungkap fakta mengejutkan, dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 miliar di Semarang namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 miliar. Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 miliar.

Pangkal dari timbulnya selisih tersebut, dapat saja disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Baik penjual, pembeli maupun notaris seringkali tidak mengetahui jumlah yang mana yang harus dijadikan dasar perhitungan pajak-pajak terkait properti tersebut. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tax evasion, yang merupakan tindakan melawan hukum. Untuk menghindari tuduhan telah melakukan tax evasion, perlulah kita ketahui tentang pajak-pajak yang berhubungan dengan properti.

Pajak-pajak yang terkait dengan penjualan properti dari penjual (baik developer maupun penjual properti bekas) kepada pembeli (pemakai langsung dan tidak untuk dijual kembali), paling tidak ada dua jenis: Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Apabila properti yang dijual tersebut termasuk properti yang dikategorikan sebagai barang mewah, maka akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Penghasilan yang bersifat final atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan kepada penjual dari hak tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, atas penghasilan sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Sedangkan pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 1% dari nilai pengalihan.

Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan, kecuali: dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan; dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tidak dikenakan terhadap Orang Pribadi yang penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai dibawah Rp 60 juta. PPh Final juga tidak dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah semenda dengan cara hibah yang dilakukan oleh Orang Pribadi pun tidak dikenakan PPh Final tersebut. Demikian halnya untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang dilakukan baik oleh Orang Pribadi maupun Badan. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan pun tidak dikenakan PPh Final ini.

PPN atas penjualan properti dikenakan terhadap kegiatan penjualan bangunan baik berupa rumah, apartemen, kondominium maupun jenis-jenis lainnya. PPN terutang pada saat pembayaran uang muka maupun pada saat pelunasan pembelian. PPN akan dikenakan kepada Pembeli, dipungut oleh penjual dengan catatan penjual adalh Pengusaha Kena Pajak. Yang menjadi dasar pengenaan PPN tersebut adalah nilai transaksi sebenarnya, namun apabila nilai transaksi tersebut di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka yang menjadi dasar pengenaannya adalah NJOP tersebut.

Penyerahan bangunan tersebut tidak seluruhnya terutang PPN. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibebaskan dari pengenaan PPN.

Sedangkan untuk pembelian rumah dengan kategori mewah, selain dikenakan PPN, pembeli akan dikenakan juga PPnBM. Kategori produk properti yang dikenakan PPnBM antara lain produk apartemen, town house, rumah mewah, kondominium. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, atas penjualan properti-properti tersebut dikenakan tarif sebesar 20%.

Mulai 1 Juni 2009, penyerahan bangunan yang terutang PPnBM hanya berdasarkan luas bangunan, yaitu luas bangunan dengan town house non strata title sebesar 350m2 atau lebih sedangkan apartemen, kondominium, town house dengan strata title yang memiliki luas 150m2 atau lebih.

PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual oleh developer dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu di atas. PPnBM tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar perorangan.

Sehingga bila kita cermati dari kasus simulator SIM di atas masih terdapat potensi pajak yang masih bisa digali. Atas transaksi di Semarang terdapat potensi PPN yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh Final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Dari transaksi properti di Depok terdapat potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja.

Yang harus diperhatikan baik oleh penjual maupun pembeli properti adalah pertama, memotong dan membayar PPh Final sesuai ketentuan. Kedua, memotong dan membayar PPN/PPnBM atas pengalihan tanah dan atau bangunan dengan harga jual/harga beli yang sebenarnya. Jika kedua syarat ini tidak diperhatikan maka hal tersebut merupakan penghindaran pajak sekaligus korupsi pajak yang bisa dikenakan hukuman pidana perpajakan. Mari kita jaga ketaatan kita dalam membayar pajak!

(adv/adv)

Viyasa Valley Bogor: Site Plan

viyasa Valley

KOMPAS.com - Saat ini harga emas sedang turun, sedangkan harga properti terus naik bahkan semakin tinggi. Apakah saat ini tepat untuk membeli emas? Bagaimana bila emas dibandingkan dengan investasi properti?

Mungkin juga Anda tertarik membeli emas. Sebagian orang menyangka emas di sini adalah perhiasan. Padahal, emas yang dimaksud adalah logam mulia dalam bentuk batangan dan bukan perhiasan. Sebaliknya, hindarkan membeli perhiasan, karena Anda akan mengalami kerugian di biaya pembuatannya.

Sebelum Anda berinvestasi emas, perlu diketahui bahwa emas bukanlah alat investasi yang sesungguhnya. Emas hanya alat pelindung nilai atau safe haven, artinya nilai uang atau daya beli dalam bentuk emas dapat dilindungi atau dipertahankan.

Misalnya, saat ini Anda berniat naik haji, dengan biaya Rp 30 juta atau ekuivalen dengan 60 gram emas. Bila Anda menyimpan uang dalam bentuk tabungan, maka 10 tahun lagi uang tersebut tidak mampu memberangkatkan Anda ke Tanah Suci. Tetapi bila Anda menyimpan uang tersebut dalam bentuk emas 60 gram, maka biaya haji 10 tahun lagi akan mendekati nilai emas itu. Tetapi tidak ada yang dapat memastikannya.

Emas layak dimiliki dalam portfolio investasi, dengan jumlah yang terbatas maksimal 20 persen dari total portfolio. Sedangkan investasi dalam bentuk properti dapat dimiliki hingga mencapai 50 persen. Mengapa demikian?

Karena harga emas cukup rentan dan fluktuatif. Sehingga emas boleh dimiliki sebagai alat penyimpan nilai, dan setelah cukup besar dapat segera dikonversikan sebagai uang muka rumah atau properti lainnya.

Jadi jangan cepat tergiur dengan investasi emas, dikarenakan emas saat ini sedang turun, sebab bisa saja nilainya akan terus turun. Silakan membeli emas dalam jumlah terbatas dan secara berkala (bulanan) dan bila sudah cukup segera konversikan dalam bentuk properti.

Selamat berinvestasi, dan lakukan dengan cerdas!

(Majalah Chic/Freddy Pieloor, CFP, Financial Planner)
viyasa Valley

KOMPAS.com - Para ahli, bankir, dan pengembang sepakat bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Anda untuk membeli rumah. Pasalnya, tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pun tergolong cukup rendah sepanjang sejarah.

"Karena, Indonesia pernah memiliki bunga KPR hingga dua digit, jauh di atas bunga KPR reguler saat ini yang berkisar antara 7,5 persen hingga 9 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/7/2013), seusai peluncuran aplikasi Rumah.com untuk iPhone dan laman situs web mobile tersebut.

Pernyataan Juanita itu sedikit banyak terkait dengan kenaikan BI Rate sebesar 6 persen. Menurut dia, meskipun bank yang dia tangani (UOB) tidak akan meningkatkan suku bunga sampai tiga bulan mendatang, hal tersebut tidak mustahil akan memberikan pengaruh bagi bank-bank lain dengan bunga KPR sangat rendah. Sebagai catatan, saat ini UOB menawarkan bunga KPR sebesar 7,29 persen fix selama satu hingga dua tahun, dan 7,99 persen tiga tahun untuk tenor satu hingga 20 tahun.

"Langkah pertama membeli rumah, jangan ditunda," ujar Juanita.

Ia melanjutkan, setelah tidak menunda membeli rumah, kemudian tentukan ingin membeli rumah baru atau menjadi pemilik kedua. Menurut dia, jika memilih rumah baru, pada umumnya developer menyediakan dua atau tiga pilihan bank untuk membantu proses KPR. Dalam tahap ini, konsumen sebaiknya cermat memilih bank yang tepat.

"Yang ketiga, cari sales KPR yang bisa memberikan nasihat ke kita. Kita akan bicara mengenai ketentuan, maka harus informatif," ujar Juanita.

Menurut Juanita, bank mana pun pilihan konsumen dan skema KPR apa pun itu, hal terpenting adalah mengambil keputusan secepat mungkin. Ia percaya, bukan suku bunga KPR yang harus dikhawatirkan, tetapi justru harga rumah.

Dalam jangka waktu yang pendek, harga rumah akan melambung tinggi. Dengan harga tinggi, berapa pun suku bunga KPR, cicilan rumah akan tetap tinggi. Selain itu, ketersediaan rumah yang diinginkan juga belum tentu masih tersedia jika terlalu banyak menunda.

Sumber